Jatim Aktual, Surabaya – Kasus dana hibah di jawa timur rupanya tidak selesai pada peristiwa operasi tangkap tangan oleh KPK, melainkan juga menumpuknya Pekerjaan yang diduga tidak melengkapi laporang pertanggung jawaban, belum lagi Penyaluran Dana Hibah Tahun Anggaran Perubahan 2022 dan Murni 2023 dikabarkan gagal total tidak terlaksana kerena disebabkan pemerintah terlambat mensosialisasikan kepada masyarakat. Namun apakah alasan tersebut sudah dianggap cukup oleh Publik? Redaksi Jatim Aktual akan terus menelusuri kabar tersebut.
Koordinator Pemuda Jatim Kawal Demokrasi,Imam Syafii kepada awak media mengatakan bahwa saat ini para elemen masyarakat khususnya warga Jawa Timur, lebih lebih Pondok Pesantren, tentu sangat dirugikan karena dana yang seharusnya untuk masyarakat menjadi tidak terserap lantaran alasan administratif.
Pihaknya menyebutkan bahwa masyarakat harus meminta pertanggung jawaban M. Yasin Kepala Bappeda Jatim dan Adhie Karyono selaku Sekda Provinsi Jawa Timur.
“Sekda dan Kepala Bappeda Prov Jatim harus bertanggung jawab soal ini,” kata Imam di Surabaya, Jumat 10 Maret 2023.
Bagi Imam, kejadian ini justru menodai citra baik kinerja 4 tahun pemerintah di tengah banyaknya penghargaan yang diperoleh oleh Pemprov Jawa Timur.
Lebih lanjut Imam menyebutkan bahwa masyarakat bisa melaporkan hal ini kepada komisi Ombudsman RI karena kinerja pelayanan publik yang buruk.
Hingga berita ini dinaikkan pihak media online jatimaktual.com masih belum mengklarifikasi terkait kabar gagalnya hibah tersebut. (Red)
