TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Tidak Sepakat Dengan Tuntutan Kades, Asosiasi BPD Banyuwangi: Alasannya Tak Logis

Jatim Aktual, Banyuwangi – Baru-baru ini publik tanah air dibuat terheran-heran oleh para Kepala Desa. Bagaimana tidak, kalau biasanya mahasiswa atau buruh yang melakukan aksi unjuk rasa, kali ini para Kepala Desa yang melakukan aksi tersebut didepan gedung DPR RI pada 17 Januari 2023 silam.24/01/2023

 

Para Kepala Desa berbondong-bondong menuntut untuk adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Salah satu tuntutan mereka yaitu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang awalnya hanya 6 tahun menjadi 9 tahun. Kabupaten Banyuwangi sendiri ada total 150 Kepala Desa yang turut hadir dalam aksi damai tersebut.

 

Menanggapi hal itu Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa se Banyuwangi tak sepakat atas tuntutan yang dilakukan para Kepala Desa tersebut, hal itu tertuang dalam hasil Musyawarah Asosiasi BPD Banyuwangi yang bertempat di Hotel Mahkota Genteng Banyuwangi, Sabtu 21 Januari 2023 kemarin.

 

Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif menyampaikan”Menolak perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun tanpa batas periodesasi, sebagaimana yg dituntutkan dalam unjuk rasa kades. Bahkan jika 9 tahun x3 atau x2 masa jabatan pun” tulisnya saat dihubungi oleh tim jatimaktual.com via WhatsApp.

 

Ia menambahkan, “hal ini tidak sejalan dengan semangat reformasi, bahwa kekuasaan harus ada batasan yg tidak boleh terlalu lama yg cenderung korup.

Selain itu menurut Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi tersebut kurang menghidupkan ruang demokratisasi, karena lambannya kesempatan regenerasi kepemimpinan”.

 

“jika mengacu pada masa jabatan kepala negara dan kepala daerah serta niatan pelaksanaan pemilihan serentak, maka semestinya jabatan kades dibatasi 5 tahun dan hanya boleh menjabat 2x saja” imbuhnya.

 

Menurutnya, “Alasan yg disampaikan oleh kades bahwa agar pembangunan bisa tuntas karena 6 tahun tidak cukup waktu, itu adalah alasan yg sangat tidak logis. Capaian pembangunan itu bukan tergantung masa jabatan kades namun terletak pada sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan desa dan gotong royong segenap potensi warga masyarakat sejak perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan”.

 

“Diberi masa jabatan hingga 50 tahun pun tidak akan menjamin penyelenggeraan tata kelola pemerintahan desanya akan baik dan benar” pungkas Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi tersebut. (Kholid/Red)

Penulis: Kholid As'ad